JAKARTA,quickq软件下载 DISWAY.ID--Pihak Kejaksaan Agung buka suara perihal kejadian pengawal Airlangga Hartarto yang mengancam menembak wartawan usai pemeriksaan. 

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyayangkan adanya kejadian tersebut.

Kata Ketut, kejadian tersebut baru pertama kali terjadi sejak ia menjabat sebagai Kapuspenkum Kejagung. 

BACA JUGA:Ricuh, Pengawal Airlangga Hartarto Ancam Tembak Wartawan Usai Diperiksa

"Selama saya bertugas menjadi Kapuspenkum belum pernah ada kejadian demikian, saya melihat masih dalam tahap-tahap proporsional dan profesional teman-teman media bekerja, kami Kejaksaan sangat terbantu dengan kehadiran media selama ini, harapan kami kedepan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu," kata Ketut saat dikonfirmasi, Selasa, 25 Juli 2023.

"Saya baru mendengar dari media kalau ada kejadian pengancaman itu. Seharusnya hal itu tidak sampai terjadi. Saya yakin media dalam menjalankan tugasnya sangat proporsional dan sopan-sopan selama saya melaksanakan doorstop atau press conference," sambungnya. 

Ketut mengatakan pihaknya selalu menjalani protokoler sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). 

"Petugas kami dilatih utk sopan santun, kalau dari kami tentu harus kami tegur dan ada sanksinya," kata dia. 

BACA JUGA:Kemenko Perekonomian Bantah Protokoler Ancam Tembak Wartawan Usai Pemeriksaan Menko Airlangga

Ia pun meminta kepada wartawan untuk segera melapor apabila mengetahui hal serupa. 

"Kalau ada yang melihat dari kami akan kami tindak segera, silakan lapor ke kami, biar dijadikan evaluasi kedepannya," tutup dia. 

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah memeriksa Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto selama kurang lebih 12 jam pada Senin, 24 Juli 2023.

Namun usai menjalani pemeriksaan, Airlangga enggan menjelaskan lebih rinci terkait pemeriksaan yang dijalaninya. 

Hal tersebut membuat wartawan terus bertanya. Mendengar banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan, Airlangga langsung bergegas menuju mobilnya, Land Cruiser Hitam dengan nomor polisi B 2585 SJI.

• 1
• 2
• »